Pemerintah Desa Jetaklengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Laporan ini memuat rincian pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan yang telah direalisasikan selama tahun anggaran berjalan.
Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2025
Total pendapatan Desa Jetaklengkong pada Tahun 2025 mencapai:
Rp 1.314.349.796
Pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber, antara lain:
-
Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 76.826.472
-
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 283.766.326
-
Dana Desa (DD) sebesar Rp 818.808.000
-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sebesar Rp 65.649.433
-
Bantuan Keuangan Provinsi (BANKEU) sebesar Rp 0
-
Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp 69.299.565
Dana Desa (DD) menjadi sumber pendapatan terbesar dengan kontribusi sekitar 62,29% dari total pendapatan.
Realisasi Belanja Desa Tahun 2025
Total belanja Desa Jetaklengkong Tahun 2025 tercatat sebesar:
Rp 1.291.973.926
Belanja tersebut dialokasikan untuk berbagai bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat, meliputi:
-
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp 471.820.926 -
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 622.856.000 -
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 4.320.000 -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 120.977.000 -
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak
Rp 72.000.000
Belanja terbesar digunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, yaitu sekitar 48,2% dari total belanja.
Pembiayaan Desa
Pada Tahun 2025, Desa Jetaklengkong memiliki:
-
Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp 15.364.477
-
SiLPA Tahun Berjalan sebesar Rp 0
Pemerintah Desa Jetaklengkong terus berkomitmen untuk mengelola APBDes secara transparan, efektif, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi terbuka bagi seluruh warga desa dalam mengawasi dan mendukung program-program pemerintah desa.